MAKASSAR,- Desakan pencopotan Yusran Tajuddin sebagai Ketua KPU Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terus bergemuru. Kali ini pimpinan dan anggota DPRD Kab.Bone yang melakukan upaya pelaporan di Dewan Kehormatan Penyelenggraan Pemilihan umum Republik indonesia yang berkantor di Jakarta ini semua demi menjaga roh demokrasi yang ada di Kabupaten Bone .
Anggota DPRD kabupaten Bone dari Partai Hanura ini menilai bahwa Ketua KPU Bone tidak mencerminkan prilaku penyelenggara yang independent dan bertanggungjawab terbukti telah melanggar aturan dan sumpah janji sebagai komisioner KPU di kabupaten bone
” Ketua KPU diduga telah mempertontonkan ke publik prilaku tidak netral, telah melakukan komunikasi kepada orang tertentu dengan meminta PPK untuk menambah suara caleg , ini pastinya melanggar aturan yang telah ditetapkan terutama terkait perkara netralitas sebagai komisioner KPU” Ungkapnya
Sebelumnya Kasus Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin yang diduga meminta panitia pemilihan kecamatan (PPK) menambah suara caleg tertentu saat pileg 2024 berbuntut panjang. Yusran kini terancam dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Diketahui, kasus dugaan penggelembungan suara caleg ini tengah diusut Bawaslu Bone dan KPU Sulawesi Selatan (Sulsel). Anggota DPRD Kabupaten Bone dari Partai Hanura Hasrul Harahap turut mengambil tindakan dengan melaporkan langsung ke DKPP
